Mengenal Profesor Zegveld, Pengacara Belanda yang Membela Korban Rawagede
Okezone.com 26 november 2016 by: Randy Wirayudha
Belum lama ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Tepatnya pada 23 November lalu, Rutte bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan bahkan berbicara di hadapan Parlemen Indonesia (DPR RI).
Kebetulan di tanggal yang sama, datang seorang pengacara dengan spesialisasi HAM ke Indonesia. Tapi kedatangannya bukan bagian dari rombongan yang dibawa PM Rutte.
Dia datang dengan alasan lain ke Karawang, tepatnya Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta yang jadi lokasi pembantaian lebih dari 400 warga sipil oleh serdadu Belanda pada 9 Desember 1947.
Kasusnya sempat naik ke pengadilan di Belanda atas bantuan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) dan seorang pengacara Belanda, Profesor Liesbeth Zegveld. Okezone pun berkesempatan bertemu dengan pengacara senior dari Firma Hukum Prakken d’Oliveira yang datang ke Karawang bersama seorang koleganya, serta Ketua Yayasan KUKB Jeffry Marcel Pondaag.
Dia ini (Profesor Zegveld) yang kemudian, memenangkan kasus beberapa korban dan keluarga korban Rawagede pada 2012 lalu yang mengharuskan pemerintah Belanda membayarkan sejumlah uang kompensasi.
Setelah kedatangannya pada 2012 yang saat itu juga mencuat pernyataan permintaan maaf duta besar Belanda, bulan ini dia datang kembali untuk beraudiensi dengan korban dan keluarga korban Rawagede.
Wartawan Okezone (kanan) saat mewawancarai Profesor Liesbeth Zegveld (kiri) (Foto: Beny Rusmawan)
Bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda sampai ke Indonesia dan utamanya ke Karawang ini?
Ini kedua kalinya saya kemari. Yang pertama pada 2012 lalu saat dubes menyatakan permintaan maafnya. Saya senang bisa melihat para keluarga korban lagi. Mereka bisa mengenal saya lebih dekat yang tadinya, cuma kenal suara saya. Kedatangan saya kali ini, lebih untuk membangun hubungan dengan mereka.
Apa keuntungan yang Anda dapat dari menangani kasus ini?
Saya tidak mengerjakan kasus ini demi uang. Tidak untuk uang sama sekali. Kami menangani kasus ini, lebih kepada karena kami peduli pada hukum. Kami juga mempertimbangkan untuk membawa kasus (peristiwa Rawagede) ini lagi yang diajukan anak-anak korban sebagai ahli waris.
Apa alasannya Anda berkenan menangani kasus ini?
Kami sudah mengerjakan kasus ini hampir sejak satu dekade lalu. Awalnya bahkan saya menolak. Tapi karena Jeffry (Pondaag, Ketua Yayasan KUKB) terus-menerus menyurati saya, akhirnya saya mau memeriksa kasus ini.
Bagaimana dengan kasus lain? Seperti pembantaian di Rengat, Riau misalnya?
Ya, saya juga baru tahu dengan kasus itu. Oleh karenanya pada 24 November ini saya juga akan ke sana dengan Jeffry. Kami masih menginvestigasinya, mencari kasus ini di Sumatera.
Kami datang dengan yayasannya Jeffry (KUKB) yang selama ini berkontak dengan orang-orang di sana. Kami masih mempertimbangkannya. Untuk sementara, kami ke sana untuk merasakan situasinya, serta soal apa yang diinginkan para korban.
Saat mengerjakan kasus HAM Rawagede ini, apa reaksi orang-orang di Belanda?
Walau di negara kami sebenarnya soal hukum itu lebih mudah karena kami negara yang dikenal dengan ibu kota hukum dunia, tapi selalu ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Selalu ada yang tersinggung. Terutama mantan militer atau yang pernah punya keluarga di sini. Secara umum, mereka hanya ingin kasus ini dilupakan. Kenapa juga menuntut negara Anda sendiri?
Apakah Rawagede kasus HAM pertama yang Anda tangani?
Bukan. Sebelumnya ada beberapa kasus lain, seperti di pelanggaran HAM di Irak, Libya dan Bosnia-Herzegovina. Seperti para pengungsi muslim dari Bosnia yang pernah diusir tentara Belanda dari kamp penampungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Juga orang-orang Maluku yang keluarganya pernah terlibat krisis penyanderaan 1977.
Bagaimana pandangan masyarakat biasa di Belanda tentang kasus-kasus HAM ini?
(Kasus) Rawagede sebenarnya pernah jadi kabar yang menghebohkan, tapi tetap kurang perhatian dari pemerintah. Saat kami memulai kasus ini, banyak orang yang tidak mengerti dan merasa apa yang kami lakukan ini harus dihentikan. Come on! Mereka sebenarnya harus mendapatkan gambaran yang lebih besar dari peristiwa ini.
Saya pikir juga pikiran mereka (masyarakat) Belanda harus berubah. Saat kami memulainya, mereka berpikir, ini (kasus) apa sih? Masalahnya orang-orang di Belanda tak peduli, tidak tahu apa yang terjadi dan itu karena kurangnya informasi. Makanya orang-orang jadi gampang menghakimi. Kalau mereka mendapat informasi lebih, pikirannya akan berubah. Memang kemudian perlahan mereka seperti menyayangkan, prihatin. Ya butuh waktu buat pikiran mereka berubah.
Kedatangan Anda bersamaan dengan kunjungan PM Belanda ke Indonesia, pendapat Anda?
Ya, dan dia juga datang ke Semarang, ke Pemakaman Perang Tentara Belanda Kalibanteng. Saya lihat beritanya dengan ada foto dia lepas jas, menyisingkan lengan kemeja sambil bertolak pinggang. Ya, begitulah dia. Padahal dia juga sejarawan lho, sebelumnya.
Saya juga penasaran apa yang dia katakan di parlemen Anda (DPR RI). Karena dia sejarawan, harusnya dia tertarik dengan kasus-kasus ini (Rawagede dll). Tapi dia ke sini dengan misi bisnis. Padahal bisnis dan HAM itu berkaitan. Anda tidak bisa berbisnis dengan baik tanpa mempedulikan tentang HAM. Tapi dia melewatkan keterkaitan mendasar itu.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan Belanda juga mengeluhkan tentang hilangnya bangkai kapal perang Belanda (HNMLS Kortenaer dan De Ruyter) di Laut Jawa?
Saya sebenarnya sulit berkomentar. Tentang bangkai kapal yang hilang, itu memang melanggar hukum jika ada yang mengambilnya. Pemerintah Belanda menyatakan atas hilangnya bangkai kapal itu, pemerintah Indonesia tutup mata. Tapi saya pikir itu bukan hal yang baik untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia.
