“Saingan Berbahaya”

Politik Etis Belanda (1901) dan Pendirian Sekolah Kerajinan di Jawa Timur

Gambar 1 Dua orang Eropa berjas putih bersih mengamati proses pengolahan tebu di pabrik gula, tanggal dan tempat tidak diketahui, sekitar tahun 1915. Sumber KITLV 783359

Bagaimana memahami pendirian sekolah kerajinan di Indonesia jajahan Belanda pada pergantian abad ke-20? Politik Etis Belanda secara resmi menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pendidikan, namun benarkah rakyat Indonesia beruntung karenanya. Esai ini, tulisan sejarawan Belanda Marjolein van Pagee, menunjukkan bagaimana sistem apartheid rasis menjadi sebab utama pengambilan keputusan tentang siapa yang mendapatkan pendidikan atau tidak. Motivasi jajahan di balik pendidikan kerajinan juga untuk menciptakan secara terbatas tenaga kerja pribumi yang terutama untuk melayani kepentingan sistem penjajahan kapitalis

www.recalibrate.nl, 17 Agustus 2025, teks: Marjolein van Pagee

Pada 1905, Christiaan Snouck Hurgronje, orientalis dan penasihat jajahan Belanda yang terkenal, menolak usulan rezim jajahan untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk Indonesia secara massal. Ia menyebut penduduk pribumi “kekanak-kanakan” dan “belum dewasa”, dan meyakini mereka sama sekali tidak menginginkan pendidikan formal. Ia menganggap bahwa usulan untuk mendirikan sekolah-sekolah kerajinan itu konyol, dan menganggap “sisa-sisa” budaya Indonesia ^[1] sangat tidak layak diharapkan.^[2]

Pada 1901, rezim penjajahan Belanda secara resmi menerapkan apa yang disebut Politik Etis, dengan pendidikan sebagai salah satu pilarnya. Cabang kolonialisme “etis” ini didasarkan pada gagasan bahwa penjajah memiliki kewajiban moral untuk “memberikan sesuatu kembali” kepada yang terjajah. Tujuan kebijakan ini tidak hanya sangat terbatas–dan tidak pernah sepenuhnya terwujud–tetapi juga merupakan bentuk samaran saviourisme kulit putih. Kebijakan ini ditentang keras kaum konservatif yang menganggap upaya memperbaiki kondisi masyarakat terjajah sama sekali tidak perlu. Perselisihan antara “etisi” dan kalangan konservatif ini memicu diskusi terus-menerus di kalangan elit penjajah Belanda pada pergantian abad ke-20, yang bergulat dengan persoalan pendidikan, baik dari segi keuntungan maupun kebutuhan.

Pada abad ke-19, rezim penjajahan hanya menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak bangsawan lokal–elit pribumi.^[3] Meskipun Politik Etis mengubah beberapa hal, dengan dibangunnya lebih banyak sekolah untuk warga Indonesia non-bangsawan, namun hasilnya masih belum mencukupi. Pendidikan bagi kaum elit pribumi masih menjadi prioritas. Antara 1900 dan 1940, jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan dasar meningkat dari 98.000 menjadi 2,1 juta.^[4] Namun, seperti yang ditulis Francisca Pattipilohy, seorang warga negara Indonesia yang diasingkan di Amsterdam pada 1965:

“Terlepas dari semua cita-cita etis, mayoritas penduduk Indonesia masih buta huruf pada 1942, hanya 6 persen yang bisa membaca dan menulis. Dari sekelompok kecil orang Indonesia yang diizinkan bersekolah, hanya segelintir yang diterima di pendidikan tinggi. Dengan populasi (saat itu) 70 juta orang, ini bukanlah apa-apa.”^[5]

Pendidikan dasar hanya mencakup keterampilan yang sangat mendasar, diajarkan dalam bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia kontemporer. Oleh karena siswa kerajinan diharapkan telah menyelesaikan pendidikan dasar, yang umumnya kurang, sekolah kerajinan hanya dihadiri sejumlah penduduk pribumi yang lebih sedikit lagi.^[6]

Gambar 2 Sekolah kerajinan misionaris pribumi di Batak, Sumatra, sekitar tahun 1920, KITLV 920388.

“Pendidikan kerajinan” atau, dalam bahasa Belanda, ambachtsonderwijs atau nijverheidsonderwijs merupakan salah satu bentuk pendidikan menengah. Istilah ambacht dan nijverheid sering digunakan secara bergantian. Dalam beberapa kasus, istilah tersebut menggambarkan sebentuk pelatihan teknis untuk mempersiapkan siswa melakukan pekerjaan industri.

Sementara dalam kasus lain, istilah tersebut menyiratkan pembelajaran “kerajinan rumah”. Tampaknya perbedaan terakhir ini juga berkaitan dengan perbedaan minat antara penjajah dan terjajah. Misalnya, di sekolah-sekolah kerajinan pribumi, siswa berlatih teknik pemotongan kayu tradisional, pembuatan tembikar, dan tenun. Pelatihan tersebut untuk mengurangi ketergantungan petani pribumi pada pertanian sebagai sumber pendapatan. Ambachtsscholen yang didukung pemerintah menyediakan pelatihan pertukangan dan pengerjaan logam untuk meningkatkan jumlah pekerja terampil yang dapat mengisi pekerjaan teknis di salah satu industri jajahan. Pendidikan seni tidak menjadi perhatian hingga 1920-an.^[7]

Bagaimanapun, sebagian besar motif ekonomi, berupa keuntungan, menentukan apakah sekolah didanai pemerintah atau tidak.

Namun, dalam ekonomi kapitalis Indonesia jajahan Belanda, terdapat pula sistem apartheid tiga tingkat. Bagaimana hierarki rasial yang ada memengaruhi proses pengambilan keputusan rezim penjajahan dalam hal pendidikan kerajinan? Dengan kata lain: kelompok mana yang dianggap cukup berharga bagi penjajah untuk dibiayai? Esai ini menelisik bagaimana motivasi ekonomi dan rasis sama-sama memengaruhi pendirian sekolah kerajinan di Jawa Timur pada awal 1900.

Sistem apartheid tiga tingkat

Serupa dengan koloni Eropa lainnya, Indonesia jajahan Belanda adalah dunia yang “terbelah dua”, seperti Frantz Fanon tuliskan dalam The Wretched of the Earth.^[8] Pada masa penjajahan, laki-laki kulit putih hanya menjadi direktur dan manajer, berkeliling dengan jas putih bersih, memerintah orang-orang kulit berwarna. Oleh karena orang kulit putih di Indonesia yang diduduki Belanda tidak akan pernah bekerja di pabrik, maka perlu sekelompok kecil pekerja kulit berwarna terlatih.

Dunia yang “terbelah dua” itu ditopang sistem apartheid tiga tingkat, di mana orang Eropa dan orang Indo-Eropa yang berasimilasi secara legal membentuk lapisan teratas.^[9] Dalam kelompok ini, orang kulit putih menikmati posisi lebih berkuasa daripada orang-orang ras campuran, yang kulit coklat mudanya masih dianggap rendahan. Sedikit lebih rendah dalam tangga rasisme adalah orang Tionghoa, Arab, dan India. Merekalah “Timur Asing” atau vreemde oosterlingen yang membentuk kelas menengah jajahan.^[10]

Gambar 3 Orang Eropa sedang menikmati hidangan di restoran, dengan seorang pelayan Indonesia di latar belakang. Antara 1930 dan 1950, lokasi tidak diketahui. KITLV 826902.

Kategori terbawah, yang direndahkan dengan nama “inlander” atau penduduk pribumi, terdiri dari berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Indonesia. Tak perlu dikatakan lagi, kelompok ini dipandang rendah oleh orang kulit putih, dan seringkali juga oleh sub-kelompok yang berada di atas mereka. Orang Indonesia dilarang masuk ke restoran dan kolam renang Eropa, misalnya dengan tanda bertuliskan: “terlarang bagi anjing dan pribumi”. Orang Indonesia juga diharuskan duduk di kompartemen terpisah di kereta api dan trem. Gedung-gedung pemerintahan dan gedung-gedung resmi lainnya memiliki toilet terpisah untuk penduduk pribumi.^[11] Dalam hukum pidana, segregasi ini juga berarti bahwa orang Indonesia menerima hukuman yang jauh lebih berat daripada orang Eropa. Setelah Belanda pertama kali menghapus hukuman mati pada 1870, pengadilan jajahan masih tetap menjatuhkan hukuman mati kepada narapidana Indonesia.^[12]

Cara khusus sistem hukum menangani orang-orang keturunan campuran Indo-Eropa menimbulkan kontradiksi yang signifikan. Seseorang bisa saja berkulit cokelat dan tetap menikmati status “Eropa” tertinggi. Sebaliknya, seseorang bisa saja berkulit terang atau bahkan berambut pirang, tetapi tetap dianggap sebagai “pribumi” jika sang ayah tidak mengakui anaknya. Selain status hukum, penerimaan seseorang dalam golongan Eropa juga terkait dengan ciri-ciri budaya dan kemampuan berbahasa.

Eropanisasi Indo-Eropa ras campuran

Pada paruh kedua abad ke-19, ketika sistem apartheid masih dikembangkan, ras campuran Indo-Eropa yang miskin didorong untuk menerima warisan Belanda mereka dan menjadi orang Eropa. Dalam banyak kasus, mereka ditinggalkan ayah Eropa mereka, yang kemudian pergi ke Eropa, dan dipisahkan dari ibu pribumi mereka di desa-desa.^[13] Kelas atas masyarakat jajahan menganggapnya sebagai aib bagi keistimewaan mereka bahwa mereka yang berketurunan Eropa sama miskinnya dan tidak berpendidikan seperti kelas terbawah dalam sistem apartheid.^[14] Mereka tidak hanya diberi status hukum tertinggi, tetapi juga disekolahkan.

Gambar 4 Keluarga Indo-Eropa di ibu kota kolonial Batavia. Sekitar tahun 1910. KITLV 827316.

Dalam konteks inilah, pada 1853, sekelompok orang kaya di Surabaya berinisiatif mendirikan sekolah kerajinan (ambachtsschool) untuk “anak-anak dari kelas bawah yang lahir di sini [di Hindia Belanda] dari orang tua Kristen”. Perlu dicatat, sekolah tersebut juga merupakan bagian dari panti asuhan, meskipun anak-anak tersebut seringkali bukan yatim piatu dalam arti harfiah. Idenya adalah, memberikan dukungan keuangan kepada mereka yang memiliki keturunan Eropa, dan mengajari mereka keterampilan praktis seperti pertukangan, orang Indo-Eropa dapat diubah menjadi kelas menengah yang berguna. Untuk menjadi “sepenuhnya Belanda”, mereka terpaksa meninggalkan budaya, bahasa, dan agama pribumi ibu mereka, dan sebagai gantinya memeluk budaya jajahan Belanda atau Kristen.

Pada periode ini, pertumbuhan industri meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Maka dari itu, para penguasa jajahan Belanda menganggap orang Indo-Eropa sebagai sumber utama cadangan pekerja sebelum mereka beralih kepada penduduk pribumi. Sebagian besar masyarakat Jawa Muslim sangat menderita akibat Sistem Tanam Paksa yang eksploitatif^[15] sepanjang 1830 dan 1870. Mereka terus hidup sebagai petani miskin. Tidak seperti ras campuran Indo-Eropa, tidak ada yang membantu mereka menaiki tangga sosial dan material karena sepanjang 1800-an, sebelum cabang kolonialisme “etis”lahir, tidak ada kebijakan penjajahan yang mempromosikan pendidikan praktis bagi penduduk pribumi biasa (non-bangsawan).

Hal ini berubah pada pergantian abad ke-20 ketika Eropaisasi ras campuran dianggap gagal.^[16] Baru pada waktu itulah para ahli etika penjajahan mulai memohon pendirian sekolah-sekolah kerajinan pribumi, terpisah dari lembaga-lembaga (Indo-)Eropa. Mereka tahu bahwa mereka perlu memperluas potensi tenaga kerja mereka, tetapi sebelum langkah nyata dilakukan, para pemimpin penjajahan harus diyakinkan perlunya hal tersebut.

Perbedaan yang Tajam

Gambar 5 Panen padi di Ngawi, tahun tidak diketahui, KITLV 779576.

Pada 1903, Kementerian Jajahan di Den Haag memerintahkan serangkaian penyelidikan untuk menentukan apakah reformasi pendidikan diperlukan. Dalam laporannya, Anggota Parlemen Belanda Dirk Fock, seorang etisi ternama yang kemudian menjadi gubernur jenderal, menekankan bahwa kondisi keuangan dan kecerdasan masyarakat Indonesia tidak setara dengan “tingkat perkembangan yang dicapai industri Barat setelah berabad-abad belajar dan bekerja keras”. Ia berbicara tentang “perbedaan tajam” antara industri lokal Indonesia dan Eropa, yang membutuhkan pemerintahan langsung dari “modal dan intelektual Barat”.^[17]

Fock berpendapat bahwa penduduk pribumi hanya bisa menjadi buruh sub-ordinat: “mereka tidak bisa menjadi bos dan administrator”. Mengenai pekerjaan yang lebih teknis, yang membutuhkan pengetahuan kimia dan mekanik, Fock yakin bahwa bidang-bidang industri ini sudah sangat maju sehingga pekerja Indonesia tidak akan mampu berkontribusi, karena kurangnya pembangunan secara umum.^[18]

Penelitian J.E. Jasper di Surabaya

Rangkaian penyelidikan yang disebutkan di atas tampaknya tidak cukup meyakinkan. Pada Desember 1905, pegawai negeri sipil Indo-Eropa, J.E. Jasper, diperintahkan melakukan penyelidikan tambahan di kota kelahirannya, Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota industri yang berkembang pesat pada awal 1900, serta dikelilingi ladang tembakau dan gula. Pada Desember 1905, seorang penulis anonim di Soerabaiasch Nieuwsblad menganggap tugas Jasper sepenuhnya berlebihan: “Kini, pertanyaannya adalah apakah perluasan pendidikan pribumi diinginkan! Besok kita akan ditanya apakah penduduk pribumi perlu makan,” tulisnya dengan nada mengejek.^[19]

Tidak mengherankan, Jasper, yang menyerahkan temuannya pada April 1906, menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan penjajahan untuk penduduk pribumi tidak memadai. Seluruh bab ketiganya membahas secara khusus sekolah-sekolah kerajinan pribumi.^[20] Salah satu usulannya adalah pendirian sekolah keliling di desa-desa untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Namun, Gubernur Jenderal Van Heutsz, bersama Raad van Nederlandsch-Indië (Dewan Hindia Belanda), hanya ingin mendukung satu sekolah percobaan di Surabaya. Ia memperingatkan adanya “eksekusi berlebihan” karena pasar kerja di Jawa tidak membutuhkan begitu banyak orang Jawa yang terlatih. Ia menyebut industri jajahan sebagai “urusan Eropa semata”. Di satu sisi, ia mengakui perlunya pendidikan yang lebih praktis bagi sebagian kecil siswa pribumi, tetapi di sisi lain, ia yakin bahwa mayoritas masyarakat pribumi tidak ingin mengenyam pendidikan, dan akan tetap menjadi petani dan nelayan. Bagaimanapun, ia berpendapat, rezim jajahan tidak memiliki sumber daya memadai untuk menyediakan pendidikan bagi semua orang.^[21]

Dewan jajahan kulit putih bahkan sampai mengatakan bahwa tidak adil jika pemerintah jajahan membangun sekolah yang tidak diinginkan sebagian besar orang Jawa, sementara rata-rata “orang kecil” harus membayarnya.^[22] (Melalui pajak?^[23]) Dengan penalaran mereka, mereka pada dasarnya memutarbalikkan masalah: bukan kurangnya pendidikan, melainkan pengeluaran uang untuk pendidikan yang dianggap timpang.

Akhirnya, pada 1909 dan 1910, tiga sekolah kerajinan didirikan di Surabaya, Semarang, dan Batavia.^[24] Gagasan membangun sekolah keliling tambahan tidak pernah terwujud.^[25]

Keengganan rezim penjajahan mendukung sekolah kerajinan pribumi didasarkan pada kekhawatiran ekonomi. Penduduk pribumi dipandang sebagai “pesaing berbahaya” untuk pasar kerja Eropa, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada orang (Indo-)Eropa. Pada 1901, sebuah karya yang ditandatangani dengan inisial “Z”, mengajukan pertanyaan berikut:

“Perajin Eropa yang sopan mana yang akan membiarkan dirinya mengajari seorang anak pribumi yang terdidik, dengan gaji tertentu, tentang rahasia profesinya? Mengetahui bahwa beberapa tahun kemudian anak itu akan menjadi saingan berbahaya? […] Seorang perajin Eropa sekarang memastikan bahwa pekerja pribuminya tidak menjadi terlalu pintar dan oleh karena itu tidak akan menimbulkan risiko persaingan yang signifikan.”^[26]

Sekolah Kerajinan Freemason di Surabaya

Pada 1898, Loji Freemasonry “De Vriendschap” di Surabaya memprakarsai penggantian sekolah kerajinan lama yang berdiri pada 1853, karena sekolah tersebut hanya merupakan sekolah malam. Berbeda dengan sekolah kerajinan khusus untuk penduduk pribumi yang akan didirikan rezim jajahan pada 1909 (setelah permintaan Jasper), sekolah ambacht ini menyediakan pendidikan teknis khusus untuk orang (Indo-) Eropa.^[27]

Hubungan antara Freemason–yang seringkali terdiri dari pria kulit putih kaya–dan bisnis-bisnis yang dipimpin Eropa di Indonesia sangat erat. Jika para anggotanya tidak memegang jabatan tinggi di pemerintahan penjajahan atau militer, mereka bekerja sebagai direktur dan manajer di salah satu dari banyak perusahaan penjajahan. Bersama-sama, mereka menyediakan dana, sebidang tanah, dan bahkan bahan baku untuk sekolah-sekolah. Perusahaan penjajahan Belanda, Van de Linde Teves, misalnya, menyediakan peralatan pertukangan gratis untuk sekolah tersebut.^[28]

Selain itu, cita-cita mereka mengenai sumbangan sosial juga tumpang tindih dengan beberapa aspek Politik Etis.^[29] Peneliti Belanda Theo Stevens, dalam studinya tentang Freemasonry di Indonesia jajahan Belanda, menjelaskan bahwa sejak 1900, loji-loji mulai menggunakan sumber daya mereka untuk kepentingan orang Indo-Eropa “yang nasibnya semakin mereka rasa menjadi tanggung jawab mereka”. Ia mengakui bahwa, meskipun di atas kertas mereka prihatin dengan nasib orang Indonesia, skala di mana para “orang baik” yang mengaku diri sendiri ini benar-benar berbuat sesuatu bagi penduduk pribumi masih sangat terbatas.^[30]

Sekolah Kerajinan Utoyo di Ngawi

Oleh karena terbatasnya upaya pemerintah penjajahan menyediakan pendidikan bagi semua orang, masyarakat adat sesekali mengambil alih urusan mereka sendiri. Contoh yang sering dikutip adalah sekolah kerajinan di kota Ngawi, Jawa Timur, yang merupakan inisiatif bangsawan muda Jawa, Raden Mas Tumenggung Utoyo.^[31] yang menjabat sebagai Bupati Ngawi antara 1902 dan 1905. Sebagai inspektur rezim jajahan, Jasper terlibat dalam proyek tersebut dan akhirnya mengambil alih, menyingkirkan Utoyo.^[32] Sekolah-sekolah yang penduduk pribumi dirikan, disebut wilde scholen (sekolah liar), dan menghadapi banyak pertentangan. Meskipun Utoyo seorang bangsawan, bagian dari elit lokal yang bekerja sama, dan menguasai bahasa Belanda; sekolah yang ia dirikan tidak menikmati keuntungan karena memiliki pemodal kaya dan pendukung tingkat tinggi dalam sistem tersebut.

Kisah ini bermula pada Juli 1902, sebelum penyelidikan pemerintah dilakukan, ketika Utoyo menerbitkan sebuah artikel di Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur di mana ia menganjurkan pendirian sekolah kerajinan bersubsidi bagi penduduk pribumi. Bahkan, Laporan Jasper pada 1906, di mana ia menganjurkan pembangunan sekolah rumah mobil di desa-desa terpencil, didasarkan pada usulan Utoyo. Rezim penjajahan memberikan Utoyo 2.270 gulden dan menyebut proyek tersebut sebagai “sebuah percobaan”. Berbeda dengan sekolah kejuruan di Surabaya, Utoyo tidak ingin mempersiapkan siswanya untuk pekerjaan industri. Ia ingin para petani mempelajari keterampilan tambahan dalam kerajinan rumah tangga agar dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menjual produk yang mereka hasilkan.^[33]

Awalnya, mengikuti rencana Utoyo, lima sekolah terpisah didirikan di wilayah tersebut, dengan satu sekolah utama di pusatnya. Idenya adalah agar para guru dapat berpindah-pindah lokasi untuk memberikan kursus pengolahan kayu dan bambu, pembuatan furnitur, dan anyaman. Oleh karena alasan yang tidak jelas, mungkin karena kekurangan anggaran, kelima lokasi tersebut segera ditutup; uji coba berakhir bahkan belum setahun setelah dimulai. Setelah itu, rezim jajahan memerintahkan Jasper dan rekannya, Bertsch, untuk mengambil alih proyek tersebut dan mendirikan satu sekolah pusat di Ngawi. Kini, para siswa petani dari pedesaan harus pergi ke kota agar dapat bersekolah.^[34]

Seringkali, ketika sejarah pendidikan kerajinan di Indonesia jajahan Belanda dibahas, Sekolah Ngawi disebut sebagai contoh positif. Sayangnya, tidak banyak yang diketahui tentang sosok di baliknya. Bagaimana perasaan Utoyo tentang penutupan paksa sekolah tersebut pada 1904? Apakah ia kecewa, atau mungkin frustrasi, karena kurangnya dana yang diterimanya? Apakah ia tahu tentang laporan yang diselesaikan Jasper pada 1906, yang memuat gagasan-gagasannya?

Keranjang anyaman, Jawa, sekitar tahun 1936. KITLV 804549

Kita tahu bahwa Utoyo digantikan seorang pria bernama Sosro Boesono pada 1905. Setelah sekolah kerajinan dibuka kembali di bawah pengawasan pemerintah jajahan, Boesono menyerahkan laporan tahunan kepada atasannya. Berdasarkan laporannya, yang Arsip Nasional Belanda simpan, kita tahu bahwa sekolah tersebut memperoleh sejumlah uang dengan menjual produk yang dihasilkan para siswa. Dua puluh persen dari pendapatan dibayarkan langsung kepada para siswa, dan banyak dari mereka menerima penghargaan di pekan raya tahunan di Surabaya dan Semarang. Mereka membuat peralatan masak berkualitas cukup baik untuk digunakan di dapur, bersama dengan tutup gelas dan barang-barang lain dari tanduk, kura-kura, dan kerang. Mereka juga belajar cara membuat produk praktis lainnya seperti alas duduk dan selongsong cerutu. Jumlah siswa bervariasi antara lima puluh dan enam puluh, yang hanya sebagian kecil berasal dari latar belakang bangsawan. Sekolah tersebut memiliki kepakaran untuk memotong kayu, menggambar, menenun, dan mengolah tanduk. Agar dapat diterima dalam program dua tahun tersebut, mahasiswa harus mampu membaca, menulis, dan menguasai beberapa matematika dasar, serta berusia di atas dua puluh tahun.

Tampaknya, menurut laporan Boesono, tiga belas mahasiswa putus kuliah karena berbagai alasan. Satu mahasiswa harus berhenti karena harus membantu orang tuanya, dua mahasiswa lainnya telah mendapatkan pekerjaan, empat mahasiswa jatuh sakit, dan lima mahasiswa tidak cukup kompeten untuk melanjutkan. Bagi sebagian mahasiswa, uang menjadi kendala. Pada 1907, rezim jajahan Belanda membayar kompensasi sebesar 2,50 gulden per bulan kepada dua belas mahasiswa termiskin, tetapi mengurangi persentase pendapatan penjualan mereka dari 20% menjadi 10%. Pada 1908, beberapa mahasiswa terpaksa meminjam uang untuk membayar biaya kuliah mereka, karena rezim penjajahan belum mentransfer tunjangan tahunan yang telah mereka janjikan. Ternyata, residen Belanda^[35]

Kepala Sekolah Madiun “lupa” memintanya dari Kementerian Pendidikan, meskipun ia telah menerima beberapa surat dari sekolah di Ngawi yang meminta tunjangan siswa. Dalam laporan mereka, Bertsch dan Jasper meyakinkan pemerintah bahwa tunjangan tersebut tidak akan diperlukan lagi mulai 1910, karena mereka yakin sekolah tersebut akan menjual cukup barang untuk membiayai siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah.

Bagi para etisi jajahan Belanda, seperti Jasper dan Fock, Sekolah Ngawi merupakan eksperimen positif yang patut didorong. Di Belanda, melalui perannya sebagai Menteri Jajahan, Conrad Theodor Van Deventer, yang dikenal dengan pamfletnya “Een Eereschuld” (Hutang Kehormatan, 1899) menganjurkan pembentukan lebih banyak sekolah kerajinan pribumi, dengan menyebut Ngawi sebagai contoh baik. Namun, kelompok garis keras jajahan kurang positif dan menganggap sekolah kerajinan pribumi itu hanya “buang-buang uang”. Residen Belanda di Madiun bahkan menyarankan penutupan Sekolah Ngawi. Pada 1911, seorang inspektur lain menekankan bahwa Penduduk Ngawi tidak layak mendapatkan sekolah kejuruan karena mereka malas: “mereka tidak mau bekerja, tidak lebih dari yang diperlukan untuk bertahan hidup”.^[36]

Simpulan

Sekilas, para etisi jajahan Belanda yang mempromosikan sekolah kerajinan pribumi mungkin tampak lebih berpikiran terbuka daripada kaum garis keras konservatif yang menentang penyediaan pendidikan semacam ini. Namun, kedua “cabang” kolonialisme tersebut sama-sama rasis melalui cara mereka sendiri menerima sistem apartheid tanpa ragu. Mereka semua menggunakan penanda kapitalis yang didorong ekonomi seperti profitabilitas untuk menentukan manfaat pendidikan kerajinan. Meskipun Sekolah Utoyo di Ngawi dipuji sebagai contoh menjanjikan, sekolah tersebut awalnya ditutup dan kemudian diambil alih administrator penjajahan. Rupanya, baik etisi maupun kalangan konservatif sama-sama menentang otonomi pribumi, mungkin karena “sekolah liar” merupakan ancaman bagi sistem kendali jajahan. Oleh karena itu, pendidikan kerajinan bagi penduduk pribumi hanya diizinkan di bawah kepemimpinan Eropa yang ketat. Kepemimpinan Eropa yang terakhir menegakkan saviourisme kulit putih, atau, dalam kasus orang Indo-Eropa seperti Jasper, “saviourisme coklat muda”. Pembatasan pendidikan kerajinan tangan yang disengaja bagi orang Indonesia dimaksudkan untuk mencegah mereka menjadi “pesaing berbahaya” bagi rekan-rekan mereka (Indo-)Eropa. Sistem apartheid-lah yang menempatkan ras campuran Indo-Eropa dan penduduk pribumi Indonesia bersaing satu sama lain, memperjuangkan emansipasi yang sangat timpang. Dalam konteks rasis Indonesia jajahan Belanda, jauh lebih mudah mendirikan sekolah kerajinan tangan untuk orang (Indo-)Eropa daripada sekolah untuk siswa pribumi. Orang Indo-Eropa juga mengalami rasialisasi dan penolakan bahwa mereka tidak “cukup” Belanda atau Eropa, tetapi garis keturunan Eropa mereka dapat dibentuk dan disesuaikan dengan cara yang tidak akan pernah berlaku bagi penduduk pribumi Indonesia.

Simpulannya, sejarah sekolah kerajinan tangan di Indonesia yang diduduki Belanda tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengakui sistem apartheid tiga tingkat yang begitu mengakar pada saat itu. Sistem itu selalu menempatkan penduduk pribumi Indonesia di posisi terbawah.

Teks ini diterbitkan sebagai bagian dari seri Recall/Recalibrate. Teks ini diterbitkan di bawah lisensi CC BY-NC-ND, yang memungkinkan pengguna untuk menyalin dan mendistribusikan materi ini dalam media atau format apa pun, dalam bentuk yang belum diadaptasi, hanya untuk tujuan nonkomersial, dan hanya dengan syarat atribusi diberikan kepada pencipta. Informasi selengkapnya dapat ditemukan di www.recalibrate.nl

Catatan akhir:

^[1] Tidak mengherankan bahwa penjajah Eropa seperti Snouck Hurgronje tidak pernah mengakui bahwa sifat opresif dari pemerintahan mereka merupakan hambatan mendasar bagi perkembangan bebas ekspresi budaya pribumi. Hal ini tidak hanya terjadi pada seni dan kerajinan – pemerintahan jajahan Belanda juga menghancurkan berbagai jaringan perdagangan sebelum kedatangan mereka. Sebagaimana dikatakan presiden pertama Indonesia, Sukarno, pada 1930, ketika ia membela diri di pengadilan setelah rezim penjajahan Belanda menangkapnya: “Sistem imperialis, sejak zaman Perusahaan [Hindia Timur Belanda], telah membasmi setiap perusahaan yang penting bagi rakyat, hingga ke akar-akarnya, dan menghambat setiap pertumbuhan bisnis pribumi, sehingga tidak ada kerajinan atau industri Indonesia yang dapat berkembang lagi.” Lihat: Soekarno, Indonesië klaagt aan!: pleitrede voor den landraad te Bandoeng op 2 Desember 1930, Amsterdam, Arbeiderspers, 1931, hlm. 77.
^[2] Seperti yang dikutip di: M. Bloembergen, Koloniale vertoningen: de verbeelding van Nederlands-Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931), PhD diss., University of Amsterdam, 2001, hlm. 201; atau: De koloniale vertoning. Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880–1931), Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2002, hlm. 249.
^[3] A. Surjomihardjo, ‘National Education in a Colonial Society’, dalam Haryati Soebadio and Carine A. du Marchie Sarvaas (eds.), Dynamics of Indonesian History, Amsterdam, Elsevier Science, 1978, hlm. 277.
^[4] P. Hagen, Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2018, hlm. 514-515.
^[5] F. Pattipilohy, ‘Kata Pengantar’, dalam M. van Pagee, Genosida Banda. Kejahatan Kemanusiaan Jan Pieterszoon Coen, Komunitas Bambu, 2024. Lihat: https://komunitasbambu.id/product/genosida-banda-kejahatan-kemanusian-jan-pieterszoon-coen/
^[6] Putra-putra keluarga bangsawan dapat diterima di sekolah-sekolah Eropa untuk menempuh pendidikan menengah, asalkan mereka fasih berbahasa Belanda. Sebagian besar mereka menjadi pegawai negeri, guru, atau dokter. Pada 1898, School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (Sekolah Pelatihan Dokter Pribumi, STOVIA) didirikan. Disusul pada 1920 dengan berdirinya Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung.
^[7] Bloembergen, Koloniale vertoningen, p. 201, atau: De koloniale vertoning, hlm. 249.
^[8] F. Fanon, The Wretched of the Earth, New York, Grove Press, 1963, hlm. 38. http://hyle.mobi/Reading_Groups/Concerning%20Violence,%20Frantz%20Fanon/
^[9] Tidak banyak publikasi yang membahas cara kerja sistem apartheid di Indonesia yang dijajah Belanda. Untuk publikasi terbaru dalam bahasa Belanda, lihat: H. U. Jessurun d’Oliveira, Natiesstaat en kolonialisme: een ongemakkelijk verbond. Ras en nationaliteit in de negentiende eeuw, The Hague, Boom, 2023.
^[10] Vreemde Oosterlingen / ‘Orang Timur Asing’ menjadi kategori hukum terpisah pada tahun 1920, lihat: d’Oliveira, Natiesstaat en kolonialisme, hlm. 69.
^[11] W. F. Wertheim, ‘Koloniaal racisme in Indonesië. Ons onverwerkt verleden?’, De Gids, no. 154, 1991, hlm. 367-383. Lihat: http://www.dbnl.org/tekst/_gid001199101_01/_gid001199101_01_0067.php.
^[12] d’Oliveira, Natiesstaat en kolonialisme, hlm. 67.
^[13] ‘Liefdadige plannen. De Ambachtschool en de inrichting voor jongenswezen,’ De Oostpost – Soerabayasche Courant, 12 januari, 1861,https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011060730:mpeg21:p001.
^[14] Bagian I: H. H. Moreu, ‘Filantropie en Staatsbelang’, De Locomotief, 4 april, 1901, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010298486.
Bagian II: H. H. Moreu, ‘Filantropie en Staatsbelang (Slot)’, De Locomotief, 26 april, 1901, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010298502.
^[15] Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) memaksa petani Jawa untuk menanam tanaman ekspor setidaknya 20% lahan mereka, sementara mereka yang tidak memiliki lahan dipaksa bekerja di salah satu perkebunan kolonial selama 66 hari dalam setahun. Dalam praktiknya, persentase lahan yang digunakan lebih besar dan periode 66 hari tersebut seringkali terlampaui. Oleh karena petani Jawa tidak memiliki cukup lahan dan waktu tersisa untuk menanam pangan mereka sendiri, kebijakan ini mengakibatkan kelaparan dan kelaparan yang meluas. Bagi penjajah Belanda, kebijakan ini sangat menguntungkan. Pendapatan yang sampai ke Belanda digunakan untuk membiayai sistem kereta api Belanda, antara lain.
^[16] Dalam esainya pada 1992 tentang posisi sosial orang Indo-Eropa di Indonesia yang dijajah, Ann Stoler mencatat bahwa para penguasa kolonial Belanda sejak 1900 dan seterusnya semakin ragu untuk memberikan status Eropa. Sebuah survei yang diprakarsai pemerintah menunjukkan bahwa, terlepas dari upaya mereka, banyak orang Indo-Eropa tetap terlalu ‘pribumi’, sehingga secara budaya kurang bernuansa Belanda. Rupanya, 70 persen dari mereka tidak dapat berbicara bahasa Belanda. Lihat: A. Stoler, ‘Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial Southeast Asia’, Comparative Studies in Society and History vol. 34, no. 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, hlm. 514-551.
^[17] D. Fock, Beschouwingen en voorstellen ter verbetering van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en Madoera, The Hague, Martinus Nijhoff, 1904, hlm. 101. Lihat: Delpher (Arsip surat kabar online Belanda) https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBU02:000048264:00007 atau Leiden University: http://hdl.handle.net/1887.1/item:1028590
^[18] Fock, Beschouwingen en voorstellen, hlm. 101.
^[19] Soerabaiasch Nieuwsblad, 16 December, 1905. Artikel ditemukan dalam koleksi di Arsip Nasional Belanda di Den Haag, lihat: Ministerie van Koloniën: Toegangen Openbaar Verbaal, Serie AG, 2.10.36.11, no. 98.
^[20] Ringkasan penyelidikan Jasper, termasuk semua korespondensi pemerintah yang membahas temuannya, dapat ditemukan di: NL-HaNA, Koloniën/Toegangen Openbaar Verbaal, 2.10.36.11, no. 98.
^[21] Lihat di atas.
^[22] Lihat di atas.
^[23] Antropolog Tania Murray Li menegaskan bahwa pendidikan, dan bentuk-bentuk perbaikan sosial lainnya, memang bukan anugerah cuma-cuma: “Program-program etis itu mahal dan meningkatkan beban pajak bagi masyarakat yang pada akhirnya harus membayarnya. Pajak yang terkumpul di Hindia Belanda meningkat dari 57,3 juta gulden pada 1900 menjadi 361 juta pada 1928.” Lihat: T. M. Li, The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Durham, Duke University Press, 2007, hlm. 43-44.
^[24] Bloembergen, Koloniale vertoningen, hlm. 201, atau: Bloembergen, De koloniale vertoning, hlm. 249.
^[25] D. Fock, ‘Het inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indië’, De Gids Jaargang 80, 1916, https://www.dbnl.org/tekst/_gid001191601_01/_gid001191601_01_0033.php.
^[26] Z., ‘Ambachtsscholen voor inlanders’, De Locomotief, 2 mei, 1901, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010298508:mpeg21:p001.
^[27] ‘Een Ambachtsschool voor Soerabaia’, Soerabaiasch Handelsblad , 22 april, 1901, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011136880:mpeg21:a0037.
^[28] ‘Een Ambachtsschool’.
^[29] Sebagai salah satu orang Indo-Eropa yang kaya, Jasper sendiri bergabung dengan Loji Freemasonry Surabaya pada 1919, ketika ia berusia sekitar 45 tahun. Lihat: https://markloet.nl/wie_was_jasper_4.html.
^[30] T. Stevens, Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962, Hilversum, Verloren, 1994, hlm. 183.
^[31] Juga dieja sebagai R. M. T. Oetoyo.
^[32] Semua informasi terkait sekolah Ngawi dapat ditemukan di: NL-HaNA, Koloniën/ Toegangen Openbaar Verbaal, 2.10.36.11, no. 119.
^[33] Lihat di atas.
^[34] Lihat di atas.
^[35] ‘Residen’ adalah gelar bagi pejabat lokal Belanda yang mewakili rezim kolonial.
^[36] NL-HaNA, Koloniën/ Toegangen Openbaar Verbaal, 2.10.36.11, no. 119.