Author , Country Media Name Year Topic , Translator

Jawaban Pattipilohy dan Pondaag atas tanggapan Menteri Luar Negeri Belanda

 

Tanggal: 23 Desember 2019

Subyek: Jawaban surat kedua dengan keberatan terhadap penelitian “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950”

Yth Ibu Karin Mössenlechner,

Minggu lalu kami telah menerima surat tanggapan atas surat kedua yang kami kirimkan kepada Pemerintah Belanda pada Oktober lalu. Sama seperti surat pertama kami pada 2017 yang kami tujukan kepada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Kami sangat kecewa dengan cara anda menjawab kritik kami. Anda menulis bahwa anda menghargai keterlibatan kami. Tapi penolakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial dari kami memberikan gambaran cerita yang berbeda. Dalam dua surat panjang kami telah memberi penjelasan kenapa proyek penelitian ini tidaklah independen dan kami memaparkan adanya konflik kepentingan atas persoalan ini. Tetapi tanggapan anda hanyalah: kami tidak menanggapi keberatan-keberatan anda karena riset ini independen. Ini adalah penghinaan bagi kami, tidak ada rasa hormat dalam jawaban anda dan memperkuat perasaan bahwa tuntutan kami tidak dianggap serius.

Lebih jauh lagi, ini bukanlah tentang keterlibatan personal. Pada intinya, pemerintah Belanda dan masyarakat secara keseluruhan tidak memahami bahwa ketidak adilan telah ditimpakan kepada orang Indonesia selama berabad-abad. Sekalipun sudah jelas bahwa persoalan ini adalah sebuah kejahatan serius atas kemanusiaan, penjajahan kolonial tidak dipandang sebagaimana mestinya oleh politisi-politisi Belanda, pembuat kebijakan, hakim hakim dan para sejarawan.

Apa yang telah anda tulis tentang anggaran dan penjelasan tentang NIOD adalah salah. Tak peduli seberapa kuat anda menyangkal ini, surat dari Menteri Koenders tahun 2017 memberikan bukti yang sangat jelas bahwa anggaran proyek penelitian dibuat berdasarkan riset verifikasi oleh NIMH. Disebutkan pula dengan sangat jelas: Peranan NIMH dalam kasus pengadilan K.U.K.B dijadikan dasar anggaran diadakannya riset penelitian. Remy Limpach sendiri yang menyatakan tertulis dalam prakata bukunya bahwa Menteri Pertahanan menyewa dirinya, khusus untuk mendampingi Pemerintah sebagai pegawai NIMH atas verifikasi sejarah kasus tuntutan Indonesia. [1]

Anda menulis bahwa dana terjemahan buku Limpach diluar anggaran riset pemerintah. Namun dari tulisan penerbit buku Indonesia, dituliskan dengan jelas bahwa NIMH mendanai proses penterjemahan ini. Ini berarti bahwa, sebagai tambahan dalam 4,1 juta euro, lebih banyak lagi uang Belanda yang dihabiskan dalam promosi buku karya Remmy Limpach yang di framing oleh Pemerintah Belanda sebagai dasar untuk membiayai riset sejarah masa lalu. Sebagai tambahan, terjemahan Indonesia adalah terjemahan sebagian, bukan terjemahan keseluruhan isi buku. Ini mengaburkan bagi pembaca Indonesia. Dengan cara ini mereka tidak dapat mengetahui sebuah kisah dengan lengkap.

Sebagai tambahan, anda menolak menjawab pertanyaan kami tentang keterlibatan Indonesia. Universitas dan peneliti Indonesia mana yang terlibat dalam proyek ini? Kenapa nama-nama mereka belum diketahui hingga hari ini? Baik pimpinan KITLV Gert Oostindie dan pimpinan NIOD Frank van Vree dengan bangga memberi pernyataan pada publik Belanda bahwa mereka bekerjasama dengan sejarawan dan Universitas di Indonesia. Jika ini memang sebuah kejujuran maka tentunya mereka tidak menutupi nama bukan?

Singkatnya, jawaban anda bukanlah jawaban bagi kami. Sebagai perwakilan dari sebuah negara konstitusional demokratis, kami berharap anda memberi kami jawaban yang serius dan komprehensif. Adalah tindakan mustahil untuk terus bersembunyi dibalik argumen bahwa proyek penelitian ini adalah proyek independen, dan inilah inti pokok dari kritik kami. Fokus khusus pada studi atas kekerasan yang dilakukan pihak Indonesia (yang dikenal dengan sebutan “bersiap”) adalah dampak dari keputusan politik. Baca saja argumen dalam surat terbuka yang pertama.

Penelitian ini tidaklah independen, proyek ini terhubung dengan kasus pengadilan.

Respon anda juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris melalui Yayasan Histori Bersama, Menteri Luar Negeri Indonesia telah mendapat tembusan, kami juga akan menterjemahkan dan menyebarkan surat ini.

Kami menunggu tanggapan anda dan meminta pertemuan dengan Menteri yang bertanggungjawab.

Hormat kami,

Jeffry Pondaag dan Francisca Pattipilohy

[1] Lihat: Rémy Limpach, De Brandende kampongs van generaal Spoor (Boom, Amsterdam, 2016) hal. 14.
Dalam bahasa Belanda: